Oleh:
Sebri Asdian
Pemimpin Redaksi
bekabar.id
Ada
pekerjaan yang membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, dan keberanian. Salah
satunya kerja jurnalistik. Wartawan harus mencari informasi, mengejar
narasumber, mengumpulkan data, melakukan konfirmasi, menyusun berita, hingga
memastikan informasi layak dipublikasikan. Tidak jarang, satu berita
membutuhkan waktu berhari-hari sebelum akhirnya tayang.
Tetapi
rupanya, tidak semua orang mau melewati proses itu. Ada yang memilih jalan
pintas. Tinggal membuka media orang lain, mengambil beritanya, menyalin seluruh
isi, menggunakan foto yang sama, kemudian menerbitkannya kembali dengan nama
medianya sendiri.
Lebih
parah lagi, hasil salinan itu dicetak dan dijadikan dokumen untuk menagih
pembayaran publikasi kepada instansi pemerintah.
Selain
dari kebiasaan buruk dalam mengelola media, hal tersebut juga merupakan
persoalan serius yang menyangkut plagiarisme, pencurian karya jurnalistik, dan
dugaan pemanfaatan hasil kerja orang lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Terus
terang, sulit memahami bagaimana seseorang bisa begitu percaya diri mengaku
sebagai insan pers, tetapi untuk menghasilkan sebuah berita saja harus
mengambil mentah-mentah tulisan wartawan lain.
Kalimatnya
sama. Susunan paragrafnya sama. Tanda bacanya sama. Bahkan foto yang digunakan
pun sama. Kalau hanya kesamaan informasi, mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi
jika titik koma pun tidak berubah, lalu apa yang sebenarnya dikerjakan oleh
media yang menerbitkannya?
Jangan
berlindung di balik alasan bahwa berita merupakan konsumsi publik. Informasi
memang milik publik, tetapi bukan berarti karya tulis, hasil peliputan, foto,
dan kreativitas wartawan boleh dirampas begitu saja.
Mengutip
berita bukan berarti menyalin seluruh tulisan. Mengembangkan informasi bukan
berarti menghapus identitas media yang lebih dahulu bekerja. Dan memiliki
perusahaan pers bukan berarti memiliki hak untuk mengambil karya jurnalistik
siapa saja.
Maling
tulisan tetaplah maling karya, meskipun dilakukan dengan menggunakan nama
perusahaan pers.
Persoalan
ini semakin tidak masuk akal ketika karya hasil salinan tersebut digunakan
untuk kepentingan penagihan kepada instansi.
Di
sinilah persoalannya mulai menyentuh wilayah yang lebih serius.
Wartawan
dari satu media melakukan peliputan, medianya menerbitkan berita, kemudian
pihak lain mengambil tulisan tersebut, memasangnya di media sendiri,
mencetaknya, dan menggunakan hasil publikasi itu sebagai dokumen penagihan.
Pertanyaannya
sederhana, pekerjaan jurnalistik siapa yang sebenarnya sedang ditagihkan?
Kalau
media tersebut memang melakukan peliputan, tentu tidak sulit menunjukkan
prosesnya. Siapa wartawannya, siapa narasumbernya, kapan wawancara dilakukan,
bagaimana berita diproduksi, dan siapa yang bertanggung jawab atas
publikasinya.
Tetapi
kalau yang ditemukan justru tulisan yang sama persis dengan karya media lain,
publik berhak mempertanyakan keaslian pekerjaan yang diklaim.
Jangan
sampai ada pihak yang tidak mengeluarkan tenaga untuk meliput, tidak bersusah
payah mencari informasi, tetapi justru memperoleh keuntungan dari berita yang
diproduksi wartawan lain.
Lebih
besar dari soal etika. Ada hak ekonomi dan hak moral pencipta yang harus
dihormati.
Plagiarisme
itu lebih parah dari pelanggaran sopan santun
Dunia
pers sebenarnya sudah memiliki aturan yang sangat jelas. Kode Etik Jurnalistik
Pasal 2 menegaskan wartawan harus menempuh cara-cara profesional. Dalam
penafsirannya, wartawan secara tegas dilarang melakukan plagiat, termasuk
menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
Artinya,
mengambil tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai produk sendiri bukan
praktik jurnalistik yang bisa dibenarkan.
Ironisnya,
masih ada yang seolah menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang biasa.
Seakan-akan selama berita bisa tayang di website, persoalan selesai.
Padahal,
ada tanggung jawab profesi yang tidak bisa dihapus hanya dengan mengganti nama
media.
Lebih
jauh, persoalan ini juga memiliki dimensi hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya tulis. Pasal 9
mengatur hak ekonomi pencipta, termasuk penerbitan, penggandaan,
pendistribusian, dan pengumuman ciptaan. Pelaksanaan hak ekonomi tersebut pada
prinsipnya harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
Kemudian
Pasal 113 mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi untuk
penggunaan secara komersial. Untuk perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 113 ayat
(3), ancamannya dapat berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 1 miliar.
Tentu,
penerapan pasal pidana harus melalui pembuktian unsur-unsur hukumnya. Tidak
setiap pengutipan atau kesamaan berita otomatis merupakan tindak pidana.
Undang-undang juga memberikan pengecualian terhadap pengambilan berita aktual
dengan syarat sumber disebutkan secara lengkap.
Namun,
jika sebuah karya direproduksi tanpa hak, sumber dihilangkan, kemudian
digunakan untuk kepentingan komersial, persoalan ini tidak bisa begitu saja
dianggap sebagai urusan internal antarmedia.
Bahkan,
apabila terbukti ada penggunaan karya jurnalistik secara komersial tanpa hak,
pemilik hak cipta memiliki dasar untuk mempertimbangkan langkah hukum. Perlu
diketahui pula bahwa tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan.
Jadi,
jangan merasa aman hanya karena yang dicuri bukan barang berwujud. Tulisan juga
memiliki perlindungan hukum.
Instansi
jangan mau dibodohi tumpukan kliping
Ada
satu pihak yang juga harus mulai membuka mata, yakni instansi pemerintah maupun
instansi swasta.
Dalam
kerja sama publikasi, jangan hanya melihat berapa banyak berita yang dicetak,
berapa banyak tautan yang dilampirkan, atau seberapa tebal bundel kliping yang
diserahkan.
Periksa
asal-usulnya.
Jangan
sampai anggaran publik dibayarkan berdasarkan dokumen publikasi yang ternyata
berisi karya media lain. Jika demikian, bukan hanya pemilik karya yang
dirugikan. Akuntabilitas penggunaan uang negara juga patut dipertanyakan.
Instansi
harus berani memeriksa apakah berita yang ditagihkan benar-benar diproduksi
oleh media yang bersangkutan atau hanya hasil mengambil dari media lain.
Kalau
praktik seperti ini dibiarkan, apa sulitnya membuat perusahaan pers, mengambil
ratusan berita dari media lain, mencetaknya, lalu mengajukan tagihan?
Wartawan
yang benar-benar bekerja justru menjadi pihak yang menanggung biaya dan tenaga,
sementara orang lain menikmati hasilnya.
Jangan
sampai bisnis publikasi berubah menjadi bisnis mengumpulkan tulisan orang lain.
Jangan
rusak profesi demi uang
Saya
tidak sedang mengatakan bahwa semua media yang bekerja sama dengan pemerintah
melakukan praktik tidak sehat. Kerja sama publikasi adalah hal yang sah
sepanjang dilaksanakan secara transparan, sesuai aturan, dan berdasarkan
pekerjaan yang benar-benar dilakukan.
Yang
menjadi persoalan adalah ketika karya jurnalistik pihak lain diduga diambil,
identitas sumber dihilangkan, lalu dipakai sebagai milik sendiri untuk
kepentingan ekonomi.
Kalau
memang tidak mampu menghasilkan berita sendiri, jangan menjadi wartawan. Kalau
tidak sanggup membangun produk jurnalistik sendiri, jangan menjadikan karya
orang lain sebagai modal bisnis.
Sebab,
pers bukan tempat berlindung bagi mereka yang ingin mencari keuntungan dengan
cara mengambil hasil kerja orang lain.
Organisasi
pers, Dewan Pers, dan aparat penegak hukum juga tidak seharusnya menutup mata
terhadap persoalan semacam ini. Plagiarisme harus ditindak secara etik,
sedangkan dugaan pelanggaran hak cipta harus diuji melalui mekanisme hukum yang
berlaku.
Jangan
menunggu sampai praktik seperti ini dianggap lumrah dan menjadi kebiasaan dalam
industri media.
Hari
ini mungkin satu berita yang dicuri. Besok bisa puluhan. Hari ini mungkin satu
media yang dirugikan. Besok bisa lebih banyak lagi.
Wartawan
tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari orang-orang yang menggunakan
identitas pers untuk kepentingan bisnis, tetapi mengabaikan tanggung jawab
profesinya.
Pada
akhirnya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada siapa pun yang melakukan
praktik semacam ini, apakah anda benar-benar sedang menjalankan perusahaan
pers, atau hanya sedang membangun bisnis dari hasil kerja jurnalistik orang
lain?
Jangan
mengaku sebagai insan pers jika untuk menghasilkan berita saja harus menjadi
maling tulisan. Sebab pers membutuhkan wartawan yang bekerja, bukan pencuri
karya yang pandai mencetak kliping dan menagih uang

