JAMBICORNER.COM, TANJABBARAT - Pembahasan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun
Anggaran 2025 memasuki babak baru. Senin (6/4/2026), DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat menggelar rapat paripurna kedua dengan agenda mendengarkan
pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan kinerja pemerintah daerah
selama satu tahun anggaran terakhir.
Rapat yang berlangsung di Ruang
Paripurna DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD, H. Muh Sjafril Simamora,
SH, didampingi Wakil Ketua II Hasan Basyri Harahap, SH. Hadir pula Bupati dan
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta
para pimpinan OPD.
Paripurna ini menjadi panggung
bagi tujuh fraksi DPRD untuk menyampaikan sikap politik sekaligus evaluasi
terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Berbagai
apresiasi disampaikan kepada pemerintah daerah atas sejumlah capaian yang berhasil
diraih. Namun di sisi lain, sejumlah catatan kritis juga mengemuka sebagai
bahan perbaikan ke depan.
Membuka rapat, Sjafril Simamora
menegaskan bahwa pemandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari proses
pengawasan yang dijalankan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap program yang
dibiayai oleh APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, tidak
hanya dalam bentuk angka-angka laporan, tetapi juga manfaat nyata yang
dirasakan masyarakat.
"Hari ini kita mendengarkan
berbagai pandangan, evaluasi, dan masukan dari seluruh fraksi. Semua catatan
yang disampaikan merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.
Dalam penyampaian pandangan umum,
isu pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Beberapa
fraksi menilai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah cukup baik,
namun pemerataan masih harus menjadi fokus pada tahun-tahun mendatang.
Fraksi NasDem menyoroti
pentingnya optimalisasi pendapatan daerah guna memperkuat kemampuan fiskal
daerah dalam membiayai pembangunan. Sementara Fraksi Keadilan Pembangunan
menekankan agar pembangunan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan
menyentuh seluruh kecamatan secara berkeadilan.
Fraksi PKB memberikan apresiasi
terhadap capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025. Sedangkan Fraksi
Golkar mendorong agar pemerintah tidak cepat berpuas diri dan terus
meningkatkan standar keberhasilan pembangunan.
Komitmen pengawalan pembangunan
juga disampaikan Fraksi PAN yang menyatakan siap mendukung program-program
pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Di sisi lain, Fraksi
Gerindra memberikan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras pemerintah daerah
dalam menjalankan roda pemerintahan sepanjang tahun anggaran 2025.
Sementara itu, Fraksi PDI
Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025
untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan yang lebih mendalam melalui panitia
khusus DPRD.
Rangkaian pandangan umum yang
disampaikan seluruh fraksi tersebut akan menjadi bahan penting bagi pemerintah
daerah dalam menyusun jawaban resmi pada sidang paripurna berikutnya. Selain
itu, berbagai masukan dan rekomendasi yang muncul juga akan menjadi bagian dari
evaluasi terhadap arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan.
Usai seluruh fraksi menyampaikan
pandangannya, pimpinan rapat menutup sidang dengan harapan agar proses
pembahasan LKPJ dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan mampu
mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang
lebih merata. (*)
