Jambicorner.com – Pasca aksi besar mahasiswa dan masyarakat di depan gedung DPRD Provinsi Jambi awal September lalu, sejumlah fasilitas di lingkungan kantor wakil rakyat itu mengalami kerusakan cukup serius.
Untuk menindaklanjutinya, DPRD bersama pihak sekretariat menggelar rapat internal pada Jumat (12/9/2025) guna membahas rencana pemulihan dan penataan ulang area kantor.
Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi mengenai kondisi gedung dan fasilitas yang terdampak. “Ada beberapa bagian pagar dan area taman yang rusak akibat dorongan massa saat aksi. Kami akan perbaiki tanpa menghambat aktivitas pemerintahan,” ujarnya seusai rapat.
Menurut Hafiz, rapat tersebut juga membahas prioritas penggunaan anggaran pemeliharaan yang sudah tercantum dalam APBD.
Ia menegaskan bahwa perbaikan fisik gedung bukan semata demi kenyamanan dewan, melainkan agar fungsi pelayanan publik di DPRD tetap berjalan optimal. “Kami tidak ingin kesannya DPRD sibuk memperbaiki kantor, tapi melupakan aspirasi rakyat,” katanya.
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, melalui Kabag Umum, menjelaskan bahwa tim teknis sudah melakukan pendataan awal terhadap kerusakan. Diperkirakan, biaya perbaikan mencapai sekitar Rp1,5 hingga Rp2 miliar. “Kami upayakan efisien, tanpa mengganggu kegiatan lain. Fokus utama adalah keamanan dan kenyamanan pengunjung,” jelasnya.
Selain perbaikan fisik, DPRD juga berencana menata ulang sistem keamanan dengan pendekatan yang lebih ramah publik. Nantinya, setiap masyarakat yang ingin bertemu anggota dewan akan diarahkan melalui mekanisme resepsionis agar komunikasi lebih terstruktur tanpa mengurangi akses keterbukaan.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa mengapresiasi langkah cepat DPRD dalam menanggapi kerusakan gedung. Mereka berharap perbaikan tidak dijadikan alasan untuk membatasi aktivitas masyarakat di lingkungan dewan. “Kami dukung perbaikan, tapi gedung DPRD jangan berubah jadi benteng,” ujar Dandi, salah satu mahasiswa peserta aksi.
Rapat pemulihan gedung tersebut diakhiri dengan komitmen DPRD untuk tetap menjaga semangat keterbukaan dan transparansi. Hafiz Fattah menegaskan.
“Kami tidak ingin ada jarak dengan masyarakat. Gedung ini bukan simbol kekuasaan, tapi tempat rakyat menyampaikan aspirasinya,"
