Jambicorner.com – Dalam menghadapi masalah kelangkaan BBM bersubsidi yang masih terjadi di sejumlah SPBU di Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyerukan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang fokus pada penindakan pelangsiran dan penimbunan BBM.
Hafiz menegaskan bahwa mekanisme pengawasan tidak cukup hanya oleh pemerintah, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan. Ia mengajak warga untuk ikut berperan aktif melaporkan indikasi penimbunan BBM atau penggunaan tidak sah dari kendaraan yang menggunakan fasilitas subsidi.
Menurutnya, satgas yang diusulkan akan bekerja berkoordinasi dengan Samsat, Kepolisian, dan aparat SPBU untuk melakukan pemeriksaan secara acak serta inventarisasi kendaraan bermotor subsidi. Program ini diyakini akan memperkuat sistem pengawasan dan memastikan subsidi sampai ke yang berhak.
“Masyarakat jangan diam. Bila melihat ada praktik curang seperti penimbunan atau pelangsir, laporkan. Kita akan beri ruang agar fasilitas subsidi benar-benar untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa subsidi BBM bukan hak eksklusif bagi siapa pun, melainkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi kriteria. Dengan tindakan bersama, ia berharap kelangkaan BBM bersubsidi di Jambi bisa segera teratasi.
Langkah selanjutnya ialah pembahasan usulan satgas oleh DPRD bersama pemerintah provinsi dan penyusunan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang jelas serta transparan.


