Jambicorner.com – Fenomena kelangkaan BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyatakan bahwa penyebab utama bukan kuota, melainkan praktik penimbunan dan pelangsiran yang tidak sah. 

Hafiz menjelaskan bahwa data menunjukkan kuota subsidinya cukup, namun distribusi ke masyarakat terkendala karena adanya kendaraan yang menggunakan fasilitas subsidi, namun kemudian menjual kembali BBM ke pihak lain.

Untuk itu, ia meminta agar Samsat dan instansi terkait melakukan inventarisasi ulang kendaraan bermotor yang mendapat hak subsidi BBM berdasarkan barcode penggunaan. 

Menurutnya, dengan inventarisasi ulang, akan teridentifikasi kendaraan mana yang memenuhi syarat penggunaan BBM subsidi dan mana yang bukan — sehingga penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Dalam rencana pembentukan satgas, kendaraan-kendaraan mencurigakan akan diawasi dan dilakukan pemeriksaan acak di SPBU yang menjadi titik rawan pelangsiran.

Ia menambahkan bahwa jika ditemukan bukti penimbunan, maka pihak penegak hukum akan diberi mandat untuk menindak. “Subsidi ini untuk rakyat, bukan untuk dijual kembali,” tegas Hafiz. 

DPRD Provinsi Jambi berharap agar instansi pemerintah, pengusaha SPBU, dan masyarakat bersama-sama menjaga agar subsidi BBM benar-benar dirasakan oleh rakyat yang berhak.